Website Resmi Desa Karangtengah

A. VISI :

       “KREDIBEL (Kreatif, Disiplin, Berakhlak)”

B. MISI :

1. Menciptakan penataan desa yang berkualitas melalui program tata ruang desa berbasis produktivitas ekonomi;
2. Mengembangkan kreatifitas Aparatur Pemerintah Desa dan melaksanakan perubahan sistem kinerja Aparatur Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Menyelenggarakan Pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Menciptakan Pemerintah Desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat;
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang aman dan nyaman melalui program peningkatan sarana prasarana umum berbasis teknologi ramah lingkungan;
7. Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik untuk menghindari kesenjangan sosial masyarakat;
8. Meningkatkan sinergitas unsur Pemerintah Desa, Kelembagaan dan tokoh agama gunaMenanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat.

C. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS BERDASARKAN VISI DAN MISI KEPALA DESA

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, yang mana permasalahan mulai dari desa. Untuk itulah Pemerintahan desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti di atas, perlu dilakukan beberapa hal;

a. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Aparatur pemerintah Desa Karangtengah perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian harapannya Aparatur Desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

b. Transparansi Keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa Karangtengah, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang di dapat dengan pengalokasiannya minimal satu kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada BPD.

c. Sinergisitas dengan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar Kepala Desa serta penampung aspirasi masyarakat harus terlibat dalam musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa. Selain itu BPD juga diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik, menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa adalah;

1. Pembangunan akhlak

Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah. Sarananya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan pembinaan bersholawat bersama. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin modern.

2. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan 

a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan non formal milik desa.

b. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi masyarakat dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelompok usaha mikro.

c. Pembangunan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan

3. Pembinaan Desa

1. 1. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
   2. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
   3. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
   4. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
   5. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
   6. Kebudayaan dan Keagamaan
   7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
   8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
   9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
   10. Kepemudaan dan Olah Raga
   11. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
   12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
   13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
   14. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
   15. Kelembagaan Masyarakat
   16. Pembinaan LPM
   17. Pembinaan PKK

4. Pemberdayaan Desa

1. Bidang Kelautan dan Perikanan
   1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
   2. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan)
   3. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat
2. Bidang Pertanian dan Peternakan
   1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
   2. Peningkatan Produksi Peternakan
   3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
   4. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
   5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
   6. Pembangunan/rehabiitasi/peningkatan saluran irigasi tersier/sederhana

      3. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1. 1. Peningkatan kapasitas kepala Desa
   2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
   3. Peningkatan kapasitas BPD

      4. Bidang Perdagangan dan Perindustrian

1. 1. Pengembangan Industri kecil level Desa
   2. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

1. Bidang Penanggulangan Bencana
2. Bidang Keadaan Darurat
3. Bidang Keadaan Mendesak.